Boikot dan Suara Kita: Seberapa Kuat Dampaknya bagi Palestina?

 

Setiap kali kita melewati rak-rak supermarket, memilih produk kecantikan, atau memutuskan tempat nongkrong kopi, ada sebuah kekuatan senyap yang kita pegang. Kekuatan itu menjadi semakin nyata ketika gambar-gambar memilukan dari Gaza membanjiri layar ponsel kita—anak-anak yang terluka, rumah-rumah yang rata dengan tanah, dan air mata para ibu yang kehilangan. Dalam situasi seperti ini, boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel muncul bukan sekadar tren, melainkan sebagai bentuk perlawanan rakyat yang paling mudah diakses. Namun, seberapa penting sebenarnya aksi boikot ini? Apakah ia sekadar kepuasan simbolis, atau benar-benar memiliki gigitan yang signifikan?

Boikot bukanlah konsep baru. Sejarah mencatat keampuhannya, yang paling terkenal adalah gerakan boikot selama perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan. Gerakan global yang menolak produk-produk Afrika Selatan pada era 1980-an menciptakan tekanan ekonomi dan politik yang sangat besar, yang akhirnya berkontribusi pada runtuhnya rezim diskriminatif tersebut. Dalam konteks Palestina, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang diluncurkan pada tahun 2005 oleh koalisi organisasi masyarakat Palestina, terinspirasi langsung dari kesuksesan itu. Tujuannya jelas: mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional dengan mengakhiri pendudukan, mengakui hak kesetaraan penuh warga Arab-Palestinanya, dan menghormati hak pengungsi Palestina untuk kembali.

Lalu, seberapa efektif boikot secara ekonomi? Data berbicara cukup jelas. Sebuah laporan dari PBB pada tahun 2020 memperkirakan bahwa pendudukan Israel telah menghabiskan biaya bagi perekonomian Palestina sebesar $47,7 miliar antara tahun 2000-2017. Sementara itu, gerakan BDS diklaim telah menyebabkan Israel kehilangan investasi senilai miliaran dolar. Pada tahun 2022, sebuah studi dari Rand Corporation menyimpulkan bahwa tekanan BDS telah mendorong beberapa perusahaan multinasional untuk memutuskan hubungan atau menghentikan operasi mereka di pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Contoh nyatanya adalah keputusan perusahaan es krim Ben & Jerry's pada tahun 2021 untuk menghentikan penjualan produknya di wilayah pendudukan Palestina, sebuah langkah yang menuai pujian global sekaligus kecaman keras dari pemerintah Israel. Ini membuktikan bahwa tekanan konsumen, ketika dilakukan secara masif dan konsisten, dapat menggoyahkan citra dan arus kas perusahaan-perusahaan besar.

Namun, dampak boikot yang mungkin lebih strategis justru terletak pada ranah politik dan reputasi. Setiap kali sebuah merek ternama seperti Starbucks atau McDonald's menjadi trending topic karena dikaitkan dengan boikot, yang terjadi adalah sebuah edukasi politik massal. Orang-orang yang mungkin awalnya tidak peduli menjadi bertanya, "Apa hubungan kopi ini dengan konflik di Timur Tengah?" Boikot menciptakan ruang percakapan. Ia memaksa publik global untuk melihat kembali kebijakan luar negeri pemerintah mereka sendiri terhadap Israel. Dampak reputasi ini sangat ditakuti oleh Israel, yang hingga kini menghabiskan dana miliaran shekel untuk kampanye "branding" atau "hasbara" guna memperbaiki citranya di mata dunia. Boikot merusak upaya itu secara sistematis. Ia mengingatkan dunia bahwa di balik kemajuan teknologi dan pariwisata Israel, terdapat sebuah pendudukan militer yang brutal dan sistem apartheid yang diterapkan terhadap rakyat Palestina.

Tentu saja, selalu ada keraguan dan kritik terhadap gerakan boikot. Beberapa pihak mempertanyakan keakuratan informasi, apakah sebuah perusahaan benar-benar mendanai militer Israel atau sekadar beroperasi di sana. Yang lain berargumen bahwa boikot justru akan menyakiti pekerja Palestina yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kritik ini valid dan perlu dijawab dengan data yang transparan. Gerakan BDS sendiri telah menyediakan daftar target boikot yang jelas dan terdokumentasi, berfokus pada perusahaan yang terlibat langsung dalam pendudukan, seperti Caterpillar (penyedia buldoser untuk merobohkan rumah Palestina), HP (teknologi untuk sistem identifikasi apartheid), dan Siemens (infrastruktur di pemukiman ilegal). Mengenai pekerja Palestina, argumen balasannya adalah bahwa ekonomi dalam kondisi pendudukan bukanlah ekonomi normal; ia adalah ekonomi yang dirancang untuk membuat Palestina tergantung, dan satu-satunya jalan keluar yang berkelanjutan adalah mengakhiri pendudukan itu sendiri.

Di Indonesia, gelombang boikot menemukan tanah yang subur. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang secara historis konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, aksi boikot di sini memiliki resonansi yang kuat. Ketika sebuah gerai kopi ternama dikabarkan mendonasikan ke tentara Israel, ribuan warganet Indonesia ramai-ramai menyebarkan seruan boikot. Ini adalah ekspresi dari solidaritas yang dalam, sebuah cara bagi rakyat Indonesia yang merasa jauh secara geografis untuk turut serta dalam perjuangan yang mereka anggap adil. Boikot menjadi senjata orang biasa, sebuah bentuk diplomasi rakyat yang mampu menembus batas-batas negara.

Pada akhirnya, pertanyaan "seberapa penting kita boikot?" mengarah pada refleksi yang lebih dalam tentang tanggung jawab kita sebagai konsumen di era globalisasi. Uang yang kita belanjakan bukanlah netral. Setiap pembelian adalah sebuah suara, sebuah dukungan kecil terhadap suatu sistem. Ketika kita membeli produk dari perusahaan yang secara aktif mendukung pendudukan ilegal, secara tidak langsung kita telah menyetujui sistem ketidakadilan tersebut, meski hanya secuil. Sebaliknya, dengan memilih untuk memboikot, kita menggunakan kekuatan ekonomi kita—sekecil apa pun—untuk bersuara menentang penindasan.

Boikot mungkin tidak akan menghentikan mesin perang Israel dalam semalam. Namun, ia adalah bagian dari sebuah mosaik perjuangan yang lebih besar. Ia adalah alat tekanan ekonomi, pendidikan politik, dan ekspresi solidaritas yang powerful. Dalam konteks ketidakberdayaan yang sering kita rasakan melihat konflik yang begitu kompleks, boikot memberikan kita sebuah agency, sebuah kemampuan untuk bertindak. Ia mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang saling terhubung, pilihan kita di lorong supermarket pun bisa menjadi sebuah pernyataan politik. Dan ketika jutaan orang membuat pilihan yang sama, maka pilihan konsumen itu berubah menjadi gelombang yang mampu mengguncang panggung dunia, mengirim pesan yang jelas: selama penindasan berlangsung, perlawanan—dalam bentuk apa pun—akan terus bergema.